AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP KREDITUR SEBAGAI PIHAK KETIGA

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Dalam perkawinan yang dilakukan salah satunya akan melahirkan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami dan calon isteri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Di dalam Pasal 147 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur perbuatan hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 terjadi beberapa perubahan dalam Perjanjian perkawinan yang saat ini masih menjadi pro kontra di dalam masyarakat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalahAkibatHukumPerjanjianPerkawinanTerhadapKrediturSebagaiPihakKetiga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan yang dibuat Para Pihak dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus didahului dengan meminta penetapan Pengadilan. Sedangkan akibat hukum terhadap harta yang telah di perjanjikan kepada pihak ketiga dalam hal ini krediturdapat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan, apabila Kreditur dapat membuktian bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau perjanjian sebagai jaminan dalam bentuk apapun yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibuat, maka Kreditur dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Notaris, Kreditur Legal Effect of Marriage Agreement to Creditors as the Third Parties Master Program of Notarization, Faculty of Law, University of Andalas, Padang ABSTRAC The marriage covenant is an agreement made by two people, a man and a woman, with the real purpose of forming a happy and eternal family based on belief in the one and only God as the first principle in Pancasila. A marriage will result in a marriage of wealth. The marriage agreement is an agreement between the prospective husband and the prospective wife to regulate the marital consequences of their property deviating from the union of wealth. In Article 147 of the Civil Code and Article 29 of Law Number 1 the Year 1974 concerning marriage, the legal act of making Marriage Agreements is made before or at the time of marriage takes place. However, with the issuance of Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015, there are some changes in the Marriage Agreement, which is still a pro and contra in society. The problems studied in this research is the effect of the Law of Marriage Agreement on the Creditor as a Third Party. The method used is normative legal research. The source of legal material used is primary and secondary sources in the form of books and legislation. The research shows that the legal consequences of the Marriage Agreement, made after the marriage by the Parties before the Notary, amends the legal mechanism for the making of the marriage agreement. It now can be made by a Notary without having to be preceded by requesting a judgment of the Court as long as the marriage bond takes place. Whereas the legal effect on the property that has been contracted to a third party, in this case, the creditor, is that the creditor can file the Lawsuit to the Court. If the Creditor can prove that the security of the debt or the agreement as collateral in any form acquired before the marriage agreement is made, then the Creditor may demand repayment of the joint property of the husband and wife. Keyword : Marriage Covenant, Notary, Credito