KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGALSATWA LIAR DI PROVINSI RIAU

Penyidikan suatu tindak pidana dilakukan oleh Penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan serta mengkoordinasikan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau.( 2) Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau. (3) Apa Saja Upaya Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah (1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dan Penyidik PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau. (2) Untuk mengetahui Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dan Penyidik PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau. (3) Untuk mengetahui Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris), pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dan Penyidik pegawai Negeri Sipil BKSDA Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; pertama Hubungan Koordinasi antara Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dengan Penyidik Pegawai Negeri sipil BKSDA dilakukan sejak PPNS memberitahukan penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri. Kendala dalam koordinasi tersebut adalah, (1) terputusnya jaringan perdagangan ilegal satwa liar (2) minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah, Upaya dalam mengatasi kendala dalam koordinasi antara penyidik polri dengan penyidik ppns terkait perdagangan ilegal satwa liar di Provinsi Riau yaitu (1)membentuk tim khusus gabungan antara penyidik polri dan ppns dalam mengungkap jaringan gelap perdagangan ilegal satwa liar, dan (2) koordinasi,pengawasan, dan patroli. Kata kunci: koordinasi fungsional, penyidikan, satwa lia