PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO DENGAN BUNGA DI ATAS YANG DIIZINKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO DENGAN BUNGA DI ATAS YANG DIIZINKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota) SYAWAL, 1620123039, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 117 hlm) ABSTRAK Di Indonesia faktor utama yang menjadi kelemahan nasabah ialah tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah akan perlindungan hukum. Dimana dalam perekonomian Indonesia ketika adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank umum (konvensional) mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan. Salah satunya yang terjadi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Lima puluh Kota sebagai perusahaan yang bergerak dalam dunia perbankan (simpan pinjam dan transaksi yang lain) di kota Payakumbuh. Dalam hal pemberian suku bunga deposito dimana BPR ini memberikan suku bunga diatas ketentuan dengan tujuan menarik deposan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan Di Bank Perkreditan Rakyat, bunga standar dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialah 8.25%, namun dalam prakteknya di lapangan BPR yang menghimpun dana masyarakat menggunakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi yaitu sebesar 9% untuk menarik nasabah mendepositkan dananya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Lima puluh Kota dalam memberikan suku bunga diatas yang di izinkan oleh otoritas jasa keuangan, 2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemberian deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suku deposito di BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dari ketentuan LPS adalah kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, produk yang kompotitif, dan persaingan antar bank umum lainnya, Biaya Operasi Bank atau Bank Overhead Cost. Sedangkan bentuk pelanggarannya adalah PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, memberikan suku bunga kepada nasabah diatas yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pejamin Simpanan, yang seharusnya 8.25% dan suku bunga yang diberikan 9%, selain itu demi terbebas dari segala tuntuan hukum nasabah harus menandatangani surat pernyataan bahwa dana yang simpan apabil terjadi likuidasi atau tutup tidak dijamin oleh LPS. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, terhadap bunga deposito yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan LPS dimana bunga yang diberikan tidak sesuai ketentuan LPS, maka secara hukum, dana tersebut tidak dijamin oleh LPS apalagi nasabah telah menandatangani surat pernyataan setuju dana tidak jamin LPS, namun apabila bunga yang diberikan sesuai ketentuan LPS maka dana tersebut dijamin oleh LPS. Adapun saran mesti dilakukan seharusnya Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjaminan Simpanan menindak tegas BPR yang memberikan suka bunga yang tidak sesuai ketentuan LPS, nasabah lebih berhati-hati dalam menabung, jangan hanya mengharapkan keuntungan semata dan tidak menandatangani surat pernyataan yang justru merugikan nasabah, demi keamanan dana yang disimpan, pastikan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak ketiga seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Kata Kunci : Bunga Deposito, Pelanggaran Hukum, Perlindungan Nasabah LEGAL PROTECTION TO THE DEPOSITO CUSTOMERS WITH THE ABOVE FLOWERS ARE ALLOWED TO THE AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES (Study at PT BPR Dharma Pejuang Empatlima Branch Tanjung Pati, District fifty cities) SYAWAL, 1620123039, Master Program of Notary, Faculty of Law University of Andalas Padang, 117 pp. ABSTRACT In Indonesia the main factor that becomes the weakness of the customer is the level of public awareness of the rights is still low will the legal protection. Where in the Indonesian economy when an increase in interest rates on commercial banks (conventional) affects the intermediary role of the banking world. One of them happened at PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Pejuang Empatlima Branch Tanjung Pati District Fifty Cities as a company engaged in the world of banking (savings and loans and other transactions) in the city Payakumbuh. In the case of deposit interest rates where the BPR provides interest rates above the terms with the aim of attracting depositors. Based on the Circular Letter Number 2 of 2018 on the Determination of the Interest Rate for Deposit at Rural Banks, the standard interest rate of the Deposit Insurance Agency (LPS) is 8.25%, but in practice in the field of BPRs that raise public funds using higher interest rates by 9% to attract customers to deposit their funds. The formulation of the problem in this research is 1. What are the factors that influence PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Branch Tanjung Pati District Fifty Cities in providing interest rates above that allowed by the financial services authority, 2. How the forms of violations in the deposit of PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, 3. How is the form of legal protection against deposit customers at PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Branch Tanjung Pati District Fifty Cities. The research method used is empirical juridical approach. The result of this research is that the factors influencing the determination of deposit rates in BPR Dharma Pejuang Empatlima Branch Tanjung Pati District Fifty Cities is higher than LPS requirement is fund requirement, target of desired profit, compotitive product, and competition among other commercial bank, Operation Bank or Bank Overhead Cost. While the violation is PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, provides interest rates to the above customers as determined by the Savings Guarantee Institution, which should be 8.25% and the interest rate given 9%, besides, in order to be free from any lawsuit, the customer must sign a declaration that the funds that are kept in the event of liquidation or closing are not guaranteed by LPS. The form of legal protection against Deposit customers at PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, the deposit interest rate is not in accordance with the LPS provisions where the interest given is not in accordance with the LPS stipulation, therefore the fund is not guaranteed by the LPS, let alone the customer has signed the letter agreeing the LPS not guaranteed, but if the interest provided in accordance LPS provisions then the fund is guaranteed by LPS. As for suggestions should be done should the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency take firm action against BPR that gives interest likes that are not in accordance with LPS provisions, customers are more careful in saving, do not just expect profit and do not sign a statement that is detrimental to customers, for security deposited funds, ensure legal protection provided by third parties such as the Deposit Insurance Corporation. Keywords: Interest on Deposit-Law Abuse, Client Protectio