AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering munculnya persoalan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa atau nagari terlebih pasca implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan akutanbilitas pengelolaan keuangan nagari yang baik, Pemerintah Nagari Cubadak menetapkan berbagai kebijakan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Nagari Cubadak dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari yang baik di tahun 2016, namun masih terdapat adanya temuan dan persoalan saat proses pertanggungjawaban keuangan nagari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, juga dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016. Teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas publik Ellwood dalam Mardiasmo yang melihat akuntabilitas publik dari 4 dimensi akuntabilitas publik. Lalu data yang didapat dianalisis menggunakan analisis interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016 belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Pada akuntabilitas hukum dan peraturan, belum berjalan dengan maksimal karena pada sub indikator peraturan yang ditetapkan, masih ada terdapat adanya temuan yang membuat Pemerintah Nagari Cubadak belum sepenuhnya taat pada aturan. Untuk akuntabilitas proses, sudah berjalan dengan baik karena tidak adanya bentuk mark up anggaran dan pungutan maupun bentuk inefisiensi anggaran. Untuk akuntabilitas program, belum sepenuhnya memenuhi kriteria variabel karena pada indikator pencapaian tujuan yang ditetapkan, masih terdapat beberapa program yang belum direalisasikan dengan maksimal. Untuk akuntabilitas kebijakan, juga dinilai belum sepenuhnya memenuhi kriteria variabel karena pada pelaksanaan akuntabilitas ke atas, ke bawah, dan ke luar, masih terdapat persoalan. Namun, dengan adanya perwujudan akuntabilitas ke luar kepada masyarakat berbasis kearifan lokal, maupun adanya bentuk keterbukaan informasi publik dengan media lainnya, maka aktivitas ini patut diapresiasi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik yang baik. Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Pengelolaan Keuangan Nagari