EKSISTENSI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF PERADILAN AGAMA

Ketentuan tentang perceraian yang telah diputus di Peradilan Agama masih memiliki upaya hukum terkait putusan Pengadilan Agama. Salah satunya terkait upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali dengan maksud untuk memberikan kesempatan yang terakhir kalinya kepada masyarakat guna mencari sebuah keadilan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pelaksanaannya diajukan oleh permohonan peninjauan kembali apabila ada kesalahan-kesalahan dalam proses pemeriksaan dan adanya bukti baru setelah pelaksanaan putusan. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 1. Apasaja alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima dan ditolak. 2. Akibat hukum dari upaya hukum peninjauan yang diterima dan ditolak 3. Eksistensi upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perceraian menurut perspektif Peradilan Agama. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan perninjauan kembali yang terakhir setelah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diperiksa kembali apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pemeriksaan dan terdapat bukti baru (novum) yang pada saat pemeriksaan tidak ditemukan. Hal yang demikian terjadi dalam perkara perceraian yang permohonan peninjauan kembalinya dikabul dalam perkara Nomor. 54/PK/AG/2008. Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) ini tidak akan menangguhkan atau menghalangi pelaksanaan putusan (eksekusi). Pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan meskipun yang dirugikan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dikabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perceraian menimbulkan permasalah hukum serta keadaan sulit apabila termohon peninjauan kembali telah menikah lagi dengan orang lain. Hal yang demikian akan menyulitkan eksekusi putusan peninjauan kembali dan menimbulkan seorang suami memiliki istri dua orang atau sebaliknya. Permasalahan yang terjadi akan mempengaruhi ketentuan hukum terkait perceraian dan menimbulkan dampak perceraian secara hukum islam dibatalkan dengan putusan peninjauan kembali. Upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perceraian tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Hukum Islam. Permohonan peninjauan dengan akibat hukum dari perceraian seperti nafkah Iddah, mut’ah, hadanah dan harta bersama seperti dalam perkara 38/PK/AG/2016 masih bisa dilaksanakan karena bisa mengembalikan hak-hak pemohon. Kata kunci : Upaya hukum peninjauan kembali, perceraian,Peradilan Agam