PELAKSANAAN HAK REMISI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

ABSTRAK Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan remisi di LAPAS Klas II A Padang terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah keterlambatan dalam bidang pemberian remisi untuk Narapidana. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, 2) Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada hal-hal yang membuat narapidana tidak mendapatkan hak remisi. Alasan narapidana yang tidak diberikan hak remisinya ialah pidana kurang dari 6 (enam) bulan, dikenai hukaman disiplin, dan dijatuhi pidana kurungan. Sedangkan pemberian remisi sebagai program pembinaan sangat mempunyai arti penting bagi narapidana karena itu merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh narapidana. Permasalahan utama dalam pemberian remisi adalah karena di antara narapidana sering berkelahi, narapidana yang sering melawan petugas, narapidana yang tidak mentaati tata tertib yang telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Yang pada dasarnya narapidana tersebut tidak menunjukkan sifat penyesalan dan tidak menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pidananya dan untuk kelakuannya yang demikian maka tidak sepatutnya hak tersebut diberikan kepadanya. Diharapkan kedepannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembinaan narapidana sehingga narapidana dapat berkelakuan baik selama menjalaini masa pidananya dan mendapatkan haknya dan agar narapidana lebih bermutu apabila ia telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan