PENERAPAN LARANGAN TRANSHIPMENT IKAN DI LAUT INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Kasus illegal fishing kerap terjadi di laut Indonesia salah satunya menggunakan modus praktek transhipment. Modusnya, kapal itu menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya atau langsung membawanya ke luar negeri untuk dijual. Hal ini menjadi angka rugi yang tersamarkan dan dapat merugikan devisa negara serta merugikan nelayan kecil. transhipment yang terjadi di laut Indonesia dilakukan oleh kapal asing dan kapal lokal yang merugikan negara, rentan terjadinya illegal fishing, monopoli fishing ground, mempercepat over fishing, dan sebagainya, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni, (1) Bagaimana penerapan larangan transhipment ikan di laut Indonesia terhadap upaya penanggulangan illegal fishing di tinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, (2) Bagaimana implikasi penerapan larangan transhipment ikan di laut terhadap penanggulanga illegal fishing dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan. Metode ini adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Penerapan larangan transhipment ikan di laut Indonesia terhadap upaya penanggulangan illegal fishing ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, mencakup penerapan hukum di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan negara pantai dan kawasan laut dimana negara pantai memiliki hak berdaulat termasuk di ZEE. Bagi Indonesia untuk menghukum pelaku transhipment harus dilihat tempat terjadinya tindakan tersebut, (2) Penerapan larangan transhipment ikan di laut Indonesia memberikan implikasi dalam berbagai bidang seperti halnya pada negara yang mana meningkatkan devisa negara, kesejahteraan nelayan menjadi meningkat karena stok ikan yang melimpah dan naiknya nilai tukar nelayan, serta implikasi terhadap pemerintah yang semakin meningkatnya kerja sama dan integritas para penegak hukum dan pihak terkait dalam mengawasi dan mengadili kasus dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan lain-lain. Kata kunci : pengaturan transhipment, penanganan illegal fishing, konvensi hukum laut 198