PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PARIAMAN

Perizinan adalah salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, pelayanan perizinan merupakan proses yang paling kompleks, birokrasi perizinan yang rumit menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang tidak berizin. Sistem dan prosedur pelayanan perizinan yang baik merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu upaya Pemerintah dalam melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Kepemilikan surat izin usaha perdagangan merupakan kewajiban seseorang yang akan menjalankan suatu usaha perdagangan, tetapi kenyataannya masih banyak terdapat pelaku usaha yang tidak mempunyai izin. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimanakah pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. Kedua, bagaimanakah mekanisme pelayanan izin usaha perdagangan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pariaman berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, ada beberapa Pasal yang diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan akan tetapi belum diikuti oleh KP2TPM Kota Pariaman. Mekanisme pelayanan izin usaha perdagangan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pariaman telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diwujudkan dalam SOP KP2TPM Kota Pariaman, tetapi masih terdapat sedikit perbedaan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan yaitu kurang validnya data yang diberikan oleh pemohon izin, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis dan kriteria izin usaha perdagangan, minimnya fasilitas pendukung pelayanan perizinan. Kata kunci: Perizinan, Surat Izin Usaha Perdagangan, KP2TP