PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA JABATAN NOTARIS DI KOTA PADANG

PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA JABATAN NOTARIS DI KOTA PADANG (Hafiz Irham, 1520123096, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 91 hlm) ABSTRAK Akta notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses. Dalam hal ini kita bisa mengetahui apakah isi dari kandungan dalam akta notaris tersebut telah bisa berjalan semestinya atau tidak tentang pelaksanaanya dilapangan bagaimana dan disinilah kita bisa menemukan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh si notaris tersebut dan tersandung kasus hukum dan oleh sebab itulah Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian Sementara Notaris dari Jabatanya? 2) Bagaimana konsekuensi Hukum terhadap pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris di kota padang?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Deskriptif analisis, bersifat perspektif analisis dengan objek kajian meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sumber data utama dalam penelitian hukum Deskriptif analisis adalah data lapangan dan bahan undang-undang. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumenter, berkaitan dengan pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris di Kota Padang. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris tersebut pihak dari MPD melakukan rapat internal terlebih dahulu mengenai notaris yang bermasalah tersebut lalu berkas nya diajukan ke MPD dan MPW pun melakukan rapat internal juga untuk diajukan ke MPP sampai akhinya di mentri hukum dan HAM dan konsekuensi hukum terhadap proses pemberhentian sementara jabatan notaris yang dilapanganya adalah si notaris tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya notaris normal dan terjadinya kendala lambatnya turun surat keputusan dari kementrian Hukum dan HAM mengenai status hukum berupa sangsi kode etik si notaris tersebut . Kata Kunci : Notaris, pemberhentian sementara, konsekuensi hukum