PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN PELALAWAN

PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN PELALAWAN (NISMAYENI, 1420123006,Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 105 halaman) ABSTRAK Hak guna bangunan mempunyai jangka waktu terbatas sebaiknya ditingkatkan menjadi hak milik agar mempunyai kepastian hukum bagi pemegang haknya. Peningkatan HGB menjadi hak milik tetap harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan dimana objek tersebut berada. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Bagaimana proses peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan? 2) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan?Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Hak Guna Bangunan dan dihubungkan dengan pelaksanaannya 1) Proses Peningkatan HGB menjadi Hak Milik pada rumah tempat tinggal di Kantor BPN Kabupaten Pelalawan dilakukan berdasarkan sample sertifikat yaitu peningkatan HGB menjadi Hak Milik pada tanah bangunan rumah yang lunas dan peningkatan HGB menjadi Hak Milik pada rumah yang dilakukan secara kredit, terhadap sertifikat tersebut dibebani hak tanggungan dan telah dilakukan proses roya, 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan peningkatan meningkatkan HGB menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan disebakan oleh adanya program pendaftran tanah sistematik lengkap(PTSL), faktor ketidaktahuan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang memiliki rumah atau ruko dengan status HGB yang mempunyai jangka waktu terbatas, lamanya melakukan pengurusan pemecahan IMB yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan peningkatan HGB menjadi hak milik di Kabupaten Pelalawan, keterbatasan sarana dan prasarana pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan. Saran yang disampaikan pada penelitian ini 1)Kantor BPN Kabupaten Pelalawan lebih cermat lagi dalam menerapkan regulasi yang berkaitan dengan peningkatan HGB menjadi Hak Milik dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam proses administrasi pertanahan, 2)Untuk mengatasi kendala-kendala peningkatan HGB menjadi Hak Milik yang dihadapi oleh Kantor BPN Kabupaten Pelalawan dirasa perlu melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Hak Guna Bangunan kepada masyarakat, serta meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia nya guna mendukung kinerja Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Kata Kunci : Peningkatan, Hak Guna Bangunan, Kepastian Hukum