PENETAPAN ORANG TUA OLEH PENGADILAN AGAMA SEBAGAI WALI TERHADAP PENJUALAN HARTA ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg.)

Orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak merugikan anak itu sendiri. Hal ini telah diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam melakukan transaksi jual beli tanah ataupun rumah, orang tua masih perlu mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali bagi anak mereka sendiri di samping permohonan untuk ijin menjual. Penetapan yang akan diteliti berkaitan dengan permohonan perwalian dan ijin menjual ini adalah Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan orang tua sebagai wali dalam Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. dan apa akibat hukum dari Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama dan data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menjadi wali karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu ingin menjual rumah yang didalamnya terdapat hak anak mereka untuk kepentingan anak itu sendiri. Selain itu, rumah yang akan dijual juga tidak dalam sengketa. Namun sebenarnya, menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan, hakim tidak perlu menetapkan Para Pemohon sebagai wali karena perwalian terjadi apabila anak yang masih belum dewasa tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. ini bersifat mengikat bagi para pihak dan dengan penetapan ini para pihak dapat melangsungkan transaksi jual beli tanah karena sudah memenuhi syarat yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kata kunci: Penetapan Pengadilan, Perwalian, Transaksi Jual Beli