Untuk mewujudkan program catur tertib di bidang pertanahan diseluruh Indonesia oleh pemerintahan Republik Indonesia dilakukan lah pendaftaran tanah salah satu nya melalui Program Nasional Agraria (PRONA) yang dimulai sejak Tahun 1981, namun program ini kembali gencar dilaksanakan dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Preseiden Jusuf Kalla tentang pengurusan kepemilikan tanah bersertipikat gratis. Walaupun dengan gratis masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksaan pendaftaran tanah melalui Prona ini. Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di Nagari Sungai Lansek Kecamata...
Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah di berbagai t...
Landreform merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan t...
Sebagai pihak yang memiliki akses paling dekat dengan hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tenta...
Kelik Budiyono, S311302006, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Proyek Nasional Agraria (Prona) di Kabupat...
ABSTRAK Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus...
TAUFIK HIDAYAT, D1513095,PROSEDUR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN CARA JUAL BELI DI BADA...
Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Strategi dan Program Pemasaran P...
Hibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat ...
Seseorang yang meninggal dunia tidak menetapkan segala sesuatu tentang harta warisannya maka terhada...
ABSTRAK Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis unt...
ABSTRAK Faisal Setiyadi.S351502035.PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUA...
ABSTRAK Penguasaan tanah aset perkeretaapian oleh PT. KAI (Persero) dalam bentuk Gronkaart adalah b...
Penelitian tentang tanggung jawab Camat sebagai PPAT Sementara bertujuan untuk mengetahui dan memah...
ABSTRAK Hani Arifin.S 351208018. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Melalui Perjanjian Jual B...
Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah di berbagai t...
Landreform merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan t...
Sebagai pihak yang memiliki akses paling dekat dengan hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tenta...
Kelik Budiyono, S311302006, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Proyek Nasional Agraria (Prona) di Kabupat...
ABSTRAK Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus...
TAUFIK HIDAYAT, D1513095,PROSEDUR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN CARA JUAL BELI DI BADA...
Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Strategi dan Program Pemasaran P...
Hibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat ...
Seseorang yang meninggal dunia tidak menetapkan segala sesuatu tentang harta warisannya maka terhada...
ABSTRAK Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis unt...
ABSTRAK Faisal Setiyadi.S351502035.PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUA...
ABSTRAK Penguasaan tanah aset perkeretaapian oleh PT. KAI (Persero) dalam bentuk Gronkaart adalah b...
Penelitian tentang tanggung jawab Camat sebagai PPAT Sementara bertujuan untuk mengetahui dan memah...
ABSTRAK Hani Arifin.S 351208018. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Melalui Perjanjian Jual B...
Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah di berbagai t...
Landreform merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan t...
Sebagai pihak yang memiliki akses paling dekat dengan hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tenta...