PELAKSANAAN KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG)DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG

Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan, yang dalam hal ini salah satunya diselenggarakan oleh kepolisian. Jika dilihat dari aspek penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun semakin meningkat. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut, Pemerintah dan juga Kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang dengan memberlakukan kebijakan elektronik tilang atau dikenal dengan istilah E-Tilang. Melalui kebijakan E-Tilang ini pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kebijakan E-Tilang ini merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Secara eksplisit, kebijakan sistem tilang elektronik ini termaktub dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Itu sebabnya dalam rumusan masalah tersebut pertama menjelaskan pelaksanaan dan pilihan hukum yang digunakan terhadap kebijakan E-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, kedua kendala dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis masih terdapat ketidaksinkronan kerangka norma yang mengatur soal kebijakan E-Tilang dan juga sampai saat ini belum ada definisi jelas terkait dengan kebijakan E-Tilang tersebut. Di samping itu, dalam penerapannya kebijakan E-Tilang belum efektif di Kota Padang, karena terdapat kelemahan-kelemahan, misalnya belum tersosialisasinya kebijakan tersebut secara massif kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan E-Tilang dapat meminimalisir konflik kepentingan dan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Sehingga, perlu definisi yang jelas terkait dengan kebijakan E-Tilang serta perlu sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi. Itu sebabnya, perlu dibentuk Peraturan Bersama antara Kepolisian dengan Mahkamah Agung tentang Kebijakan E-Tilang di Indonesia. Kata Kunci :Kebijakan, E-Tilang, Lalu Lintas