MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT PADA BAGIAN BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DI INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI

Dengan terselenggaranya pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menggapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Kekuasaan dan wewenang pemerintah bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, maju atau mundurnya suatu pemerintah ditentukan dukungan rakyat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan diperlukan dukungan, kepercayaan, loyalitas masyarakat, seyogyanya aparat pemerintah pada semua bidang dan tingkat menerapkan suatu konsep pelayanan berwawasan pada pemenuhan kebutuhan, keperluan, kepentingan masyarakat. Segala kebijakan, peraturan, program yang ditetapkan hendaknya berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Dengan pemberlakuan Urusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat kondisi ini, sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi struktur dan kelembagaan pemerintah daerah untuk mengatur serta menelaah daerahnya terutama dalam mengatur pengelolaan pembiayaan dan pengeluaran serta pelayanan. Maka dari itu pengawasan pelaksanaan pelayanan atau kinerja pemerintah maupun anggaran pelaksanaan kegiatan, sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut