PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DI KABUPATEN TANAH DATAR

Notaris dalam menjalankan jabatannya berhak untuk mendapatkan honorarium, hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi dalam menjalankan jabatannya Notaris juga wajib untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma yang terdapat pada Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Dalam penulisan tesis ini, penulis membahas masalah: bagaimana implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Tanah Datar ,bagaimana bentuk pertimbangan Notaris di Kabupaten Tanah Datar dalammemberikan jasahukum secara cuma-Cuma dan, bagaimana peran organisasi profesi dan majelis pengawas Notaris untuk memberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma di Kabupaten Tanah Datar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodelogi yaitu: Studi dokumen terhadap data yang ada di perpustakaan/buku-buku Wawancara dengan notaris, analisis data. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu penerapannya sudah ada di Kabupaten Tanah Datar. Namun belum maksimal atau angka yang sangat kecil di bandingkan dengan akta biasa, bentuk pertimbangan oleh Notaris dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris bagi orang yang tidak mampu, faktor pendukung UUJN dan Kode Etik Notaris, faktor penghambatnya yaitu himpitan kebutuhan materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kantor adalah suatu tuntutan realitas yang tidak terelakkan. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum yang di layangkan secara gratis di lembaga ataupun instansi terkait (Notaris & PPAT) dan Efektivitas implementasi pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma ini masih memerlukan regulasi baru di bidang kenotariatan, khususnya mengenai kualifikasi orang yang tidak mampu, dan nominal akta yang tidak dapat dikenekan honororium oleh notaris.3) Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bukitinggi yang menaungi wilayah Kabupaten Tanah Datar, sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan kode etik Notaris. Kata Kunci : Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Pembuatan Akta oleh Notaris Di Kabupaten Tanah Datar