Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengurusan Hak Pakai Atas Tanah Instansi Pemerintah pada Kota Bukittinggi

Kelangsungan hidup manusia sangat berkaitan erat dengan tanah, dimana keberadaan tanah sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dimana dalam rangka pembangunan nasional, tanah juga menjadi modal utama sebagai wadah pelaksanaan pembangunan. Setiap instansi atau lembaga pemerintahan memerlukan sebidang tanah dalam menjalankan tugas yang dilaksanakannya, baik untuk pembangunan gedung kantor atau kegiatan operasional yang dijalankannya. Untuk itu diperlukan pemberian hak penguasaan atas tanah kepada instansi atau lembaga pemerintahan. Dimana hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai. Dalam pengurusan hak pakai diperlukan kejalasan prosedur atau tahapan kerja karena dalam setiap pekerjaan harus didukung dengan prosedur keja yang baik.Standar Operasional Prosedur (SOP) atau dengan kata lain prosedur kerja memeliki kaitan yang erat dengan manajemen administrasi perkantoran. Prosedur kerja merupakan rangkaian tahapan/ langkah kerja yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk membuktikan adanya tahapan yang jelas dan pasti serta cara yang harus dilakukan untuk meneyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Dimana prosedur kerja harus mendapatkan perhatian khusus dalam manajemen administrasi perkantoran