PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG

Dasar hukum yang mengatur kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam rangka memberikan pelayanan yang profesional, maka dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas. Untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan pada Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Kebijaksanaan diklat PNS daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tetapi pada kenyataannya diklat teknis belum sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS bahwasanya Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pendidikan dan pelatihan teknis PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. 2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh bahan hukum sekunder. Jenis penelitian ini deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen serta wawancara pada sekretaris BKPSDM Kota Padang. Dari hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan diklat PNS pada BKPSDM Kota Padang, belum dilakukan secara menyeluruh dari data yang didapatkan tidak semua dari jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan latihan, karena kurangnya kemauan dari diri PNS untuk mengikuti Diklat Teknis. Kendala dalam pelaksanaan Diklat Teknis pada BKPSDM Kota Padang, adanya sumber daya manusia, dan struktur birokrasi. Kata Kunci : Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pegawai Negeri Sipil