PENDAFTARAN TANAH ADAT BERDASARKAN ALAS HAK JUAL BELI DI BAWAH TANGAN OLEH MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada hukum adat seperti yang terdapat di dalam undang-undang, pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftarannya dapat dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan setempat, tetapi masyarakat Kabupaten Tanah Datar masih melakukan jual beli tanah adat di bawah tangan salah satunya di Nagari Panyalaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1) bagaimanakah proses jual beli tanah adat di bawah tangan di kabupaten Tanah Datar. 2) bagaimanakah proses pendaftaran tanah adat yang di beli di bawah tangan di kabupaten Tanah Datar. 3) bagaimana peran lembaga adat dalam proses jual beli tanah adat di bawah tangan di kabupaten Tanah Datar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Pendekatan ini meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 masyarakat Kabupaten Tanah Datar masih melakukan jual beli dengan di bawah tangan, proses jual beli dilakukan oleh para pihak dengan persetujuan kaum dan dihadiri oleh saksi-saksi dan mamak kepala kaum. Pendaftaran tanah adat tersebut termasuk ke pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan oleh pihak pemohon. Proses jual beli tanah adat tersebut diketahui oleh lembaga adat yang fungsinya adalah melegalkan surat jual beli tanah menurut adat agar sempurna supaya tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Adat, Jual Beli di Bawah Tangan