PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Payakumbuh)

ABSTRAK Fenomena yang terjadi sekarang adalah tidak sedikit aparat hukum seolah-olah lupa dengan tugas yang diembannya. Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi baik dalam memberikan keterangan maupun tidak. Itulah sebabnya terkadang saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru menempatkan dirinya sebagai korban yang kedua kalinya karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Oleh sebab itu dibentuk sebuah lembaga yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian mengenai peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Payakumbuh. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana peranan LPSK dalam pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, 2) Apa kendala yang dihadapi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Penasehat Hukum Korban yang berada di Lembaga Bantuan Hukum Padang menunjukkan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang baik dari LPSK dan beberapa lembaga lain. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi LPSK dalam memberikan perlindungan karena permasalahan yang dihadapi antara rakyat sipil sebagai korban dan TNI sebagai pelaku. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan terkendalanya pemberian perlindungan terhadap korban adalah karena sikap korban yang pasrah dengan apapun keadaan di persidangan dan tidak ingin berbelit-belit dengan masalah yang sedang dihadapinya. LPSK merasa hal ini akan merugikan klien-klien lainnya dikemudian hari, sehingga LPSK mengajukan permohonan terhadap MA dan keluarlah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yang dapat diberlakukan pada kasus-kasus berikutnya. Dalam hal ini LPSK sudah memberikan perlindungan hukum yang baik kepada korban agar hak-hak korban dapat terpenuhi