PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN TENTANG PEMISAHAN HARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Pernikahan atau perkawinan merupakan prosesi seremonial yang bersifat sakral dan ketentuannya termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Perkawinan memberikan sebuah legitimasi yang bersifat kesakralan atas bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai bentuk pergaulan tertinggi antara dua insan manusia yang berbeda. Perjanjian kawin yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung saat ini sudah boleh dilakukan dan telah mempunyai kekuatan hukum, sehingga perjanjian kawin yang dibuat sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan menjadi sah terkait dengan pemisahan harta bersama dalam perkawinan.Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tesis ini mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Membuat Perjanjian kawin Tentang Pemisahan Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Adapun permasalahannya adalah Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? Serta Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang membuat perjanjian kawin pasca Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? menggunakan metode penelitian hukum Menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, adanya hak-hak dari pemohon yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon, kedua, para pihak yang melakukan perkawinan dengan warga negara Asing dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan dengan saran pertama, Agar para pihak yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing dapat memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia dalam kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, kedua, tidak ada lagi yang merasa dirugikan terkait kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan di Indonesia. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian kawin, Pemisahan Harta