Salah satu dasar hukum pembagian warisan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Empat golongan ahli waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu golongan Pertama : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852), Golongan Kedua : orang tua dan saudara kandung pewaris, Golongan Ketiga : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, dan Golongan Keempat : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, dalam hal ini berlaku ketentuan golongan yang terdahulu menutup golongan kemudian dan sebal...
Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang m...
Pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilakukan di ba...
Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha yang tidak sesuai dengan prosedur danAsas Umum Pemerintahan ya...
Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada hak y...
Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dikenal 3 (ti...
Orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengad...
Setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang di sebut kematian dan pewarisan berlangsung setelah...
TANGGUNG JAWAB JASA PENGIRIMAN JNE KOTA PADANG TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG DALAM PENGAN...
Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang baha...
Materi pokok penelitian perlindungan hukum pemegang hak atas tanah warisan yang dihaki olih masyarak...
Dalam undang undang Ketenenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama pada umumnya sebelum dilakukan p...
Kematian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan beralihnya hak dan kewajiban pewaris kepada ahli...
Aparatur Sipil Negara merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik...
Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai...
Perkawinan harus dicatatkan, diterbitkan pada pasal 1 dan 2 UU Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawina...
Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang m...
Pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilakukan di ba...
Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha yang tidak sesuai dengan prosedur danAsas Umum Pemerintahan ya...
Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada hak y...
Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dikenal 3 (ti...
Orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengad...
Setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang di sebut kematian dan pewarisan berlangsung setelah...
TANGGUNG JAWAB JASA PENGIRIMAN JNE KOTA PADANG TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG DALAM PENGAN...
Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang baha...
Materi pokok penelitian perlindungan hukum pemegang hak atas tanah warisan yang dihaki olih masyarak...
Dalam undang undang Ketenenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama pada umumnya sebelum dilakukan p...
Kematian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan beralihnya hak dan kewajiban pewaris kepada ahli...
Aparatur Sipil Negara merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik...
Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai...
Perkawinan harus dicatatkan, diterbitkan pada pasal 1 dan 2 UU Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawina...
Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang m...
Pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilakukan di ba...
Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha yang tidak sesuai dengan prosedur danAsas Umum Pemerintahan ya...