PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PADANG

Kasus eksploitasi ekonomi banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kota Padang. Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh suatu pihak tertentu terhadap orang lain untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, rasa keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76(I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang oleh negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi di Kota Padang, dan apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan lapangan dan praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang kepada anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Padang sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Bentuk upaya yang diberikan yaitu dengan usaha prepentif, usaha represif dan rehabilitasi, dimana Satpol PP bertugas untuk melakukan razia rutin, anak jalanan yang terjerat razia akan diserahkan pada Dinas Sosial untuk di interogasi dan dipanggil orang tuanya untuk diberikan teguran, sedangkan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua/wali dan berasal dari Kota Padang akan dibina dan diberi pelatihan, bagi anak yang berasal bukan dari Kota Padang akan dikembalikan ke kampung halamannya. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi di Kota Padang adalah faktor ekonomi keluarga yang cenderung rendah. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi adalah sulitnya upaya pembuktian dalam kasus eksploitasi ekonomi ini sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menyebabkan kasus eksploitasi ekonomi menjadi permasalahan yang sulit untuk diberantas