Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi PUblik di Universitas Andalas

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Universitas Andalas. Salah satu misi Universitas Andalas adalah mewujudkan Good University Governance, dimana kepatuhan terhadap prinsip transparansi menjadi unsur yang mutlak. Universitas Andalas memperoleh penghargaan keterbukaan informasi publik peringkat pertama di Sumatera Barat dan 10 besar di tingkat nasional. Namun, belum lengkapnya informasi yang tersedia di website, terjadinya sengketa informasi, dan adanya tuntutan transparansi oleh mahasiswa, menjadi indikasi bahwa penerapan transparansi informasi di Universitas Andalas belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Penelitian ini menggunakan indikator pengukuran transparansi menurut Loina Lalolo Krina P. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Universitas Andalas karena pembentukan PPID, pembuatan DIP dan penyediaan sarana prasarana hanya diitujukan untuk memperoleh penghargaan. Tidak adanya peraturan mengenai Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik, fungsi PPID belum berjalan sebagaimana mestinya, rendahnya sosialisasi dan pengawasan dari pimpinan mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, menggambarkan bahwa Unand belum bersungguh-sungguh menerapkan keterbukaan informasi publik. Kurangnya pemahaman dan komitmen pengelola untuk memberikan informasi berdasarkan pada prinsip cepat, tepat, dan sederhana, menyebabkan akses terhadap informasi masih sulit. Kemudian untuk memfasilitasi pelaporan, Unand hanya menyediakan informasi mengenai kontak universitas yang bisa dihubungi, namun tidak disertai dengan informasi mengenai tata cara pengaduan atas penyelewengan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani. Kata Kunci: Transparansi, Keterbukaan Informasi, Good Governanc