KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI INDONESIA

ABSTRAK Pada tataran implementasi, proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belumlah efektif. Selain mengeluarkan putusan yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera, situasi pemberantasan korupsi Indonesia semakin diperparah dengan timbulnya asumsi bahwa putusan tersebut dijatuhkan disertai dengan adanya indikasi KKN oleh aparat penegak hukum (Judicial Corruption). Karena itulah berkembang suatu bentuk pengawasan yang dikenal dengan Eksaminasi. Namun, karena belum adanya aturan hukum yang mengatur secara pasti, selain SEMA No. 1 Tahun 1967, maka akibat hukum dari hasil eksaminasi (dalam bentuk rekomendasi) juga menjadi tidak jelas. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bentuk-bentuk eksaminasi terhadap putusan pengadilan, Dasar pertimbangan hukum pelaksanaan eksaminasi terhadap putusan pengadilan, Kedudukan eksaminasi dalam penegakan hukum pidana korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan metode ini akan dapat dideskripsikan, Bentuk eksaminasi terhadap putusan pengadilan: Eksaminasi umum, Eksaminasi khusus, Eksaminasi terbuka, dan Eksaminasi tertutup. Dasar Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan adalah SEMA No. 1 Tahun 1967, Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Kedudukan Eksaminasi Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Indonesia adalah secara tidak langsung eksaminasi juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum pidana korupsi. Karena indikasi praktik mafia peradilan akan menjadi selah satu atau syarat dilakukannya eksaminasi