Akibat Hukum Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pelaksananya Terhadap Yayasan di Indonesia

“AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN PERATURAN PELAKSANANYA TERHADAP YAYASAN DI INDONESIA” (OSVALDO GAUTAMA PUTRA, 1520123054, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017) ABSTRAK Dengan berlakunya Undang-UndangYayasan, maka yayasan terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu yayasan yang tetap diakui status badan hukum dan yayasan yang tidak akui status badan hukumnya. Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 memerintahkan kepada yayasan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap undang-undang. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang beranjak dari adanya konflik norma antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (lex superiori derogate legi inferiori). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan dan peraturan pelaksananya mengakibatkan yayasan harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya untuk dapat tetap diakui status badan hukum atau untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Akibat hukum terhadap kekayaan yayasan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan diperintahkan untuk mengubah seluruh anggaran dasarnya dengan mencantumkan seluruh kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar yang dibuktikan dengan laporan keuangan