DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diatur Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang dihadapi pada saat ini, karena telah meluas kesemua kalangan. Oleh Majelis Hakim dalam menjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika haruslah dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dimana sebenarnya ikut berperan dalam program peemberantasan tindak pidana narkotika. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Apa dasar pertimbangan Hakim dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang? 2) Apa ada kendala bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang? 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang dan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang, berdasarkan dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Kendala dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang terbagi dalam Kendala Internal dan Kendala Eksternal. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dalam memberikan pertimbangan hukum seorang hakim harus memiliki keyakinan sendiri, hakim juga harus memilisi sifat kemandirian, dan adanya tambahan Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar dapat memperkuat dasar pertimbangan haakim, serta partisipasi masyarakat akan memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat