PEMBERHENTIAN NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DI KOTA PADANG

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.jika Notaris dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Notaris tersebut tentu dapat diberhentikan dari jabatannya selaku Notaris. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah;1)Dasar Pertimbangan MPD, MPW dan MPP Dalam Memberikan Rekomendasi Pemberhentian Terhadap Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Notaris?2)Bagaimanakah proses pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh Notaris? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, undang-undang jabatan Notaris dan penerapan ditengah masyarakat. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dasar pertimbangan oleh Majelis Pengawas dalam pemberhentian terhadap Notaris terkaitTindak Pidana adalah pasal 9 dan 13 UUJN yang mana Notaris tersebut dapat di berhentikan sementara dan diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht. Mengenai proses pemberhentian Notaris yang terkait kasus pidana berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang tatacara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organiasi, tata kerja dan tatacara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang mana proses pemberhentian Notaris tersebut diakukan secara berjenjang dari MPD ke MPW, MPW ke MPP dan MPP kepada Menteri. pengawasan terhadap kinerja Notaris yang dilakukan oleh Mejelis Pengawas harus lebih ditingkatkan karena hal tersebut berpengaruh pada aspek moral Jabatan Notaris itu sendiri di masyarakat secara umum.Notaris dapat menolak untuk membuat akta jika keterangan atau data formal yang disampaikan oleh penghadap bertentangan dengan aturan hukum. Kata Kunci : Pemberhentian, Notaris, Tindak Pidana