ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA TANAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA BUKITTINGGI

Semakin banyaknya perkara yang terjadi dalam masyarakat, maka semakin besar peran negara melalui pengadilan untuk dapat menyelesaikan perkara yang diajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan Negeri kelas 1B Kota Bukittinggi juga menerima banyak pengajuan gugatan setiap tahunnya, terutama gugatan terhadap perkara tanah. Untuk menyikapi banyaknya perkara yang diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan, Mahkamah Agung memberdayakan penyelesaian perkara melalui Mediasi yang sesuai dengan prinsip dasar masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, yang kemudian diintegrasikan oleh Mahkamah Agung ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pedoman Perilaku Mediator. Ketentuan ini diberlakukan sebagai cara untuk menghindari penumpukan perkara dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan dibantu Mediator yang bersifat netral dan ditunjang dengan penerapan asas itikad baik. Pada faktanya, ketentuan ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai asas itikad baik dalam penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi dengan melihat bagaimana prosedur penyelesaian perkara tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi melalui mediasi, apa hambatan yang ditemui dan bagaimana upaya hakim dalam menghadapi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi dilakukan dengan tahapan pra mediasi dan tahap mediasi. Jika mediasi berhasil dibuat sebuah Akta Perdamaian, jika gagal maka penyelesaian dilakukan pada tahap persidangan. Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B tidak mencapai apa yang diharapkan. Tidak satupun perkara tanah yang mencapai keberhasilan dalam penyelesaiannya melalui mediasi. Faktor yang menghambat adalah itikad tidak baik para pihak, keterbukan hati para pihak untuk melakukan mediasi dengan sungguh-sungguh, jumlah hakim mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan, hakim mediator yang memiliki kesibukan diluar aktivitas pengadilan, banyaknya andil kuasa hukum dalam pelaksanaan mediasi, dan sifat tanah sebagai objek perkara yang cenderung sensitif. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pengawasan tidak hanya terhadap hakim, namun terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam Mediasi, pemberian pembinaan dan pelatihan kepada hakim mediator, dan dengan membatasi andil kuasa hukum dalam proses mediasi di Pengadilan. Kata kunci: Mediasi, Perkara Tana