PENGATURAN FUNGSI NOTARIS PASAR MODAL DALAM MERGER DAN AKUISISI PERBANKAN (Ade Irma Septyani, 15202122030, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 96 halaman) ABSTRAK Keberadaan notaris dalam industri Pasar Modal sebagai profesi penunjang pasar modal adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK. Adanya pengaturan mengenai notaris sebagai profesi penunjang pasar modal menerangkan bahwa dalam kegiatan pasar modal membutuhkan notaris sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan industri pasar modal. Tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada notaris atas akta yang dibuatnya merupakan tanggung jawab sehubungan dengan pemenuhan aspek formal dan aspek materiil dari akta autenti...
Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen ...
Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha p...
Kewenangan notaris dalam melegalisasi perjanjian di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huru...
Dalam Penawaran Umum terdapat peran penting Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasal Modal...
Seiring dengan perkembangan perekonomian, perusahaan baik berskala kecil, menengah maupun besar sel...
Penelitian ini adalah penelitian normatif, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalis...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Keberadaan notaris sebagai pejabat umum sangat berperan dalam bidang pasar modal. Peran notaris dibi...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
AbstrakUntuk menjamin kepastian hukum tentang keberlakuan hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan perturan yang mengatur jabatan ...
Notaris sebagai rekanan Bank mempunyai peranan yang sangat besar dalam membantu Bank untuk mengada...
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI DI KOTA PADANG (Rahn...
Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen ...
Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha p...
Kewenangan notaris dalam melegalisasi perjanjian di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huru...
Dalam Penawaran Umum terdapat peran penting Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasal Modal...
Seiring dengan perkembangan perekonomian, perusahaan baik berskala kecil, menengah maupun besar sel...
Penelitian ini adalah penelitian normatif, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalis...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Keberadaan notaris sebagai pejabat umum sangat berperan dalam bidang pasar modal. Peran notaris dibi...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
AbstrakUntuk menjamin kepastian hukum tentang keberlakuan hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan perturan yang mengatur jabatan ...
Notaris sebagai rekanan Bank mempunyai peranan yang sangat besar dalam membantu Bank untuk mengada...
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI DI KOTA PADANG (Rahn...
Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen ...
Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha p...
Kewenangan notaris dalam melegalisasi perjanjian di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huru...