PELAKSANAAN KEWENANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE PRIMER DI KAWASAN JATI KOTA PADANG

Dalam Pasal 33 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut berhubungan dengan salah satu prasarana lingkungan yaitu saluran drainase. Untuk menciptakan saluran drainase agar berfungsi optimal maka perlu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan saluran drainase dilakukan agar terhindar dari genangan atau banjir dan mengurangi resiko penyakit. Namun fakta di lapangan khususnya drainase primer yang berada di Kawasan Jati Kota Padang kondisinya memprihatinkan dan mengakibatkan genangan air meluap ke badan jalan serta menggenangi lingkungan sekitar. Kementerian Pekerjaan Umum Dirjend Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab atas pemeliharaan drainase primer di kawasan Jati Kota Padang. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dirjend Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan saluran drainase di kawasan Jati Kota Padang. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dirjend Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Dan Dinas Pekerjaan Umum dalam pemeliharaan saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu untuk menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan terjun langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Dirjend Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V belum melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pemeliharaan drainase primer di kawasan Jati Kota Padang. Sedangkan drainase primer di kawasan Jati sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam melakukan pemeliharaan terhadap drainase primer di kawasan Jati Kota Padang, masih ditemukan beberapa kendala dalam melakukan pemeliharaan drainase. Kata Kunci : Kewenangan, Pemeliharaan Drainas