PertanggungJawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Di Kota Padang

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI DI KOTA PADANG (Rahnito Azhari, 1420122022, Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hukum Andalas, Jumlah Hal. 100 Tahun 2018) ABSTRAK Profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesian dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat. Profesi Notaris dituntut juga untuk berkesinambungan, yang berarti bahwa siapa yang menjalankan jabatan Notaris dan berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebut wajib untuk memberikan kewenangannya kepada Notaris Pengganti. Keberadaan Notaris Pengganti merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris. Penelitan dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan permasalahan dalam penelitian ini : a) Bagaimana syarat dan proses pengangkatan Notaris dan Notaris Pengganti? b) Bagaimana proses pembuatan akta oleh notaris pengganti dan kewenangannya? c) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat Notaris Pengganti? Hasil penelitian menyampaikan bahwa: a) adanya perbedaan syarat dalam pengangkatan Notaris dan Notaris pengganti, tetapi mempunyai tanggung jawab yang sama. b) Secara mutatis dan mutadis proses pembuatan akta yang dibuat baik oleh notaris maupun notaris penganti adalah sama, yang membedakan hanya terletak pada kepala akta dan notaris penganti hanya berwenang dalam menjalankan jabatan selaku penganti notaris bukan termasuk berwenang pula dalam menjalankan jabatan selaku pengati notaris PPAT. c) bentuk kewenangan Notaris Penganti dengan delegasi yang ditunjukkan dengan karakteristik, berupa pendelegasian kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya, penyerahan kewenangan tersebut harus ketentuan hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Notaris, Notaris Pengganti, Akta