PEMILIKAN PROPERTI BAGI ORANG ASING SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

ABSTRAK Bangsa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam hierarki penguasaan tanah di Indonesia menempatkan Hak Bangsa pada urutan tertinggi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan sebagai hak yang bersifat abadi yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi seiiring dengan perkembangan zaman, bukan hanya bangsa Indonesia yang membutuhkan tanah dan bangunan, namun juga orang asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini yang melatarbelakangi diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP Hunian Orang Asing). Akan tetapi PP tersebut dinilai kurang nasionalis. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan yaitu: a) Bagaimanakah pengaturan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. b) Bagaimanakah pemilikan Properti bagi Orang Asing setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia?Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi literatur. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma yang terdapat dalam PP Nomor 103 Tahun 2015 dinilai bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Selain itu pemilikan properti oleh orang asing setelah berlakunya PP Nomor 103 Tahun 2015 menunjukan bahwa Pemerintah lebih menguntungkan pihak asing dari pada rakyat Indonesia sendiri dan menguntungkan investasi asing tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selain PP Nomor 103 Tahun 2015 asing dinilai kontraproduktif terhadap reforma agraria yang menjadi salah satu pilar UUPA