IMPLEMENTASI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DALAM JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari atau kode etik secara singkat yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan / suatu pekerjaan. Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan satu-satunya wadah bagi para Notaris sesuai dengan Pasal 82 UUJN mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan aturan serta penegakkan kode etik profesi bagi Notaris, dikarenakan salah satu alat kelengkapan dalam INI yaitu Dewan Kehormatan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diperkumpulan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Bungo, bagaimana implementasi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menarapkan Sanksi pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo serta upaya penanggulanganya. Pelanggaran kode etik yang terjadi antara lain adalah: masih ada saksi yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan notaris, terdapat akta yang tidak ditandatangani saksi dan Notaris pada waktu penghadap menandatangani akta, terdapat akta yang tidak ditandatangani oleh pasangan penghadap, terdapat Notaris dalam pencantuman gelar akademik di akta berbeda dengan gelar di papan nama, masih belum semua Notaris membayar uang iuran perkumpulan secara tertib dan masih terdapat karyawan Notaris yang bekerjasama dengan orang sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh DKD INI Bungo Tebo adalah teguran, peringatan dan pengusulan dari pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan. Kata Kunci : Kode Etik, Pelanggaran, Sanksi, Jabatan Notaris