EKSISTENSI PENJARA NAGARI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT DI NAGARI TIGO JANGKO (Studi Kasus Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar)

ABSTRAK Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands), masyarakat Indonesia sudah menggunakan Hukum Adat sebagai The Living Law yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat itu sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya akan keadilan. Dalam pene¬ga¬kan hukum dan penerapan sanksi terhadap pe¬¬lang¬garan adat salingka nagari dan tin¬dak pidana, terdapatlah sebuah Penjara Nagaridi Nagari Tigo Jangko Ke¬ca¬ma¬tan Lintau Buo. Penjara tersebut didirikan guna untuk mengatasi pelanggaran aturan Nagari yang terdapat di Nagari Tigo Jangko. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang berdirinya Penjara Nagari, penerapan Penjara Nagari dan Kendala-Kendala dalam penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa apabila ditemukannya pelaku yang melakukan pelanggaran adat salingka nagari di Nagari Tigo Jangko, akan digiring ke Penjara Nagari dan dikurung serta dipertontonkan kepada masyarakat nagari, sementara unsur niniak mamak dan nagari melakukan musyawarah atas penyelesaian masalah tersebut. Karenanya terdapat kendala-kendala berupa sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi, dalam penerapan Penjara Nagari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penjara Nagari memberikan dampak yang positif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran adat salingka nagari . Maka perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif agar Penjara Nagari dapat diterapkan dengan baik serta memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Kata Kunci : Latar Belakang, Penerapan, dan Kendala