FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

ABSTRAK Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, dalam hal ini hukum pidana menganut asas “negatief wettelijk”, sebagai upaya menghindari kesewenangan dan kekeliruan penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Keberadaan alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian. Dalam hal ini hukum pidana kita menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu hakim baru dapat memidana seseorang apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh pertimbangan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Salah satu alat bukti yang sah tersebut adalah surat yang diantaranya visum et repertum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah fungsi visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yang juga berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan , yaitu dengan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A padang, dan dokter forensik di RSUP DR. M. Djamil Padang dan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuktian tindak pidana pembunuhan.Visummempunyai arti penting karena yang dapat mengetahui secara medik apakah telah terjadi kekerasan melalu benda tajam atau tidak adalah dokter,yang kemudian hasil visum ini disesuaikan dengan alat bukti yang lainya untuk meyakinkan hakim akan terbukti atau tidaknya tindak pidana. Hakim akan mempertimbangkan terhadap visum et repertum apabila terdapat kesesuaian antara visum et repertum dengan alat bukti lainnya yang nantinya dapat menjadi dasar untuk membebaskan terdakwa dari penututan atau sebaliknya untuk menjatuhkan hukuman