PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA BARANG BUKTI UANG YANG DIRAMPASA UNTUK NEGARA SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Tindak pidana korupsi menimbulkan dampak kerugian keuangan negara, menjatuhi hukuman pidana kepada terdakwa bukanlah satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan ini, mengenyampingkan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi berbagai upaya dilakukan para penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang mana salah satu upaya para penegak hokum yaitu penyitaan terhadap barang bukti yang nantinya dapat dirampas untuk negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Berbagai undang-undang pun telah dibuat agar pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi dapat dicapai. Keputusan hakim sangat penting dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu juga peran kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan juga dianggap penting demi penegakan hukumnya. Karena itu timbulah suatu rumusan permasalahan. Bagaimana Proses pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas untuk negara sebagi pengembalian kerugia keuangan negara?, apa saja kendala dalam pelaksanaan putusannya?, dan apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis Sosiologis yaitu pendekatan dengan menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Data diperoleh melalui studi putusan dan wawancara, dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian, penulis mendapati bahwa,jaksa eksekutor selaku pelaksana putusan pengadilan hanya bertindak sesuai dengan amar putusan pengadilan. Bedasarkan putusan pengadilan kasus yang penulis dapatkan tidak ditemukannya kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Dan berdasarkan kasus yang penulis dapatkan karena tidak adanya kendala yang begitu berarti maka tidak ada upaya dalam hal mengatasi kendala tersebut