PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA TAHAP PENYIDIKAN ( STUDI KASUS POLRES KABUPATEN SIJUNJUNG)

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak juga sering melakukan tindak pidana. Negara telah memberikan perlindungan kepada anak terkhususnya penyidikan terhadap anak di atur di dalam Pasal 26 sampai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang ini juga mengatur tata cara penangkapan dan penahanan terhadap anak. Dengan diaturnya hak-hak anak dan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Oleh karena itu penulis berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan. Untuk itu penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahannya, yakni Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Sijunjung. Apa kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Sijunjung. Upaya yang dilakukan penyidik untuk menanggulangi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sijunjung. Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan penyidik anak Polres Sijunjung. Data sekunder merupakan buku-buku. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan belum sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tahap pemeriksaan anak hanya didampingi orang tua, tidak didampingi oleh advokat atau pihak BAPAS yang mana ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkannya. Banyak kendala yang dihadapi oleh penyidik anak Unit PPA Polres Sijunjung dalam melaksanakan hak-hak anak baik secara internal maupun eksternal. Unit PPA Polres Sijunjung sudah melakukan berbagai macam upaya guna menanggulangi kendala yang dihadapi baik secara internal maupun ekseternal. Guna menjaga hak-hak anak terkhususnya pada tahap penyidikan, agar penyidik anak Unit PPA Polres Sijunjung dapat menjalankan hak-hak anak sebagaimana mestinya dan juga dapat melibatkan masyarakat dan melakukan pencegahan