DEFORESTASI DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DHARMASRAYA,SUMATRA BARAT

Masyarakat adat diklaim sebagai pihak yang mampu melestarikan hutan melalui kearifan lokalnya. Keterlibatan masyarakat adat terhadap perlindungan hutan disebut sebagai suatu syarat tercapainya kelestarian hutan. Amar Putusan MK No 35 tahun 2012 menguatkan kedudukan masyarakat adat dalam kepemilikan hutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deforestasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam deforestasi di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya, Sumatra Barat pada bulan Januari 2015 hingga Agustus 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode multi cases study. Pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview, observasi lapangan, dokumentasi, dan analisis data sekunder. Penentuan informan menggunakan snowball sampling. Analisis dilakukan menggunakan konsep IAD framework dengan diagnostik ke arah belakang (backward). Pola interaksi aktor dalam deforestasi dianalisis menggunakan social network analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa telah terjadi deforestasi sejak keluarnya IUPHHK-HA PT. Ragusa seluas 66.000 ha pada tahun 1972, IUPHHK-HTI PT. Inhutani seluas 40.000 ha pada tahun 2002, dan konversi hutan melalui HGU yang dimulai tahun 1986 seluas 19.966 ha. Pasca habisnya IUPHHK-HA pada tahun 2002, terjadi kekosongan pengelolaan hutan oleh pemegang izin HPH. Kekosongan pengelolaan hutan menyebabkan deforestasi yang diinisiasi oleh masyarakat lokal. Deforestasi disebabkan adanya pembukaan hutan menjadi perkebunan oleh masyarakat lokal yang mengklaim hutan sebagai tanah ulayat. Deforestasi didukung proses jual beli tanah ulayat oleh masyarakat lokal kepada pihak lain. Secara umum, terdapat empat aktor yang berperan dalam deforestasi, yaitu aktor lokal, non-lokal, pemerintah dan swasta. Mereka diklasifikasikan sebagai penjual tanah ulayat, pembeli, dan pendukung. Keempat aktor tersebut membentuk jaringan sosial deforestasi dan memanfaatkan struktur adat untuk memperoleh pengakuanterhadap pengalihan hak atas lahan hutan. Pasca habisnya izin HPH, terjadi deforestasi lanjutan oleh masyarakat lokal. Ini sekaligus membantah bahwa masyarakat adat mampu melestarikan hutan. KPHP Dharmasraya yang dibentuk tahun 2013 tidak mampu berbuat banyak karena belum disahkan izin operasinya. Pola pengelolaan hutan oleh pihak swasta (PT. Ragusa/IUPHHK-HTA, PT. DSL/IUPHHK-HTI), negara (Inhutani), dan masyarakat lokal tidak mampu mencegah hutan dari deforestasi. Dibutuhkan pengelolaan yang bersinergi antar aktor untuk mencegah deforestasi dan mengimplementasikan konsep perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Kata kunci: deforestasi, KPHP, masyarakat lokal, IAD framework, jaringan sosia