PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2009-2014 KARENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN

Partai Politik sebagai pilar demokrasi adalah dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. Dimana partai politik sebagai unsur pembentuk lembaga legislatif . Untuk ikut dalam pemilihan umum, partai politik harus melewati verifikasi tanpa memandang apakah partai itu partai peserta Pemilu sebelumnya atau partai politik dimaksud telah turut menempatkan wakilnya sebagai anggota DPRD. Keikusertaan kembali beberapa anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pemilihan calon DPRD 2014-2019 mengharuskan anggota DPRD yang bukan berasal dari partai politik peserta Pemilu harus mengundurkan diri karena pindah partai ke partai politik peserta Pemilu legislatif tahun 2014-2019. Dimana mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini meneliti bagaimana proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain dan bagaimana pengisian kembali keterwakilan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang diberhentikan karena menjadi partai politik lain dengan metode socio-legal research. Perpindahan keanggotaan partai politik mengakibatkan resiko konsekuensi pemberhentiannya sebagai anggota partai politik, yang diikuti pula dengan pemberhentian sebagai anggota DPRD. Pemberhentian sebagaimana dimaksud mengharuskan adanya usulan partai politik. Bubarnya partai politik yang bersangkutan dan adanya keengganan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum untuk melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu. Surat Menteri Dalam Negeri yang memperlonggar keharusan adanya usulan partai politik menjadi faktor proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD. Terhadap pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang diberhentikan, dimana tidak terdapat calon penggantinya, mengakibatkan pengisiannya tidak didasarkan pada PP 16 Tahun 2010. Oleh karenanya terhadap anggota DPRD yang telah diberhentikan kembali dilakukan mekanisme pengaktifan kembali. Kata kunci : Pemberhentian Antarwaktu, DPRD, Partai Politi