Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pmerintah (LKj IP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang

Latar Belakang: Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan. Salah satu perwujudan Good Governance adalah pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah, telah diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. 2 Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalamperwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen LKj IP dan Perjanjian Kinerja (PK) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instasi Pemerintah, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKj IP. 3 Evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah sangat penting untuk melihat apakah hasil kerja yang telah direncanakan tersebut sesuai dengan perencanaan kerja, untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul “Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang”. Dengan diangkatnya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu atau bekerjasama dengan penulis dalam pembuatan tugas akhir