PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KUASA (studi kasus perkara 535/Pid.B/2013/PN.Pdg )

Peranan Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khusunya pembuatan akta otentik Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam h a l membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil pihak penyidik untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta otentik. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu,penipuan dan bahkan ketidakbenaran. Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN dalam kaitannya dengan aspek pidana ,dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP Jo Pasal 55 KUHP,sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.Yang menjadi,rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris, dan Bagaimana akibat hukum atas akta tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dilihat dari bentuknya,penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana notaris, pemalsuan surat, akta otentik