PELAKSANAAN PEMANGGILAN NOTARIS TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA DEMI KEPENTINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA RIAU

PELAKSANAAN PEMANGGILAN NOTARIS TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA DEMI KEPENTINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA RIAU ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan wewenangnya membuat Akta otentik, Notaris ada yang diduga melakukan perbuatan yang berindikasi pada tindak pidana sehingga ada pihak yang melaporkan Notaris atau mengkaitkan Notaris dalam laporannya kepada penyidik Polri. Dalam proses penyidikan terhadap laporan dimaksud, penyidik tentunya membutuhkan keterangan Notaris sebagai salah satu alat bukti, namun penyidik tidak dapat serta merta melakukan pemanggilan terhadap Notaris karena ada prosedur pemanggilan Notaris sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Bahwa dalam memanggil Notaris, maka penyidik harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 dan merupakan badan yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang juga dapat membantu penyidik dalam menemukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris. Namun tentunya tidak semua permintaan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dikabulkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, karena ada syarat yang diharus dipenuhi untuk memperoleh persetujuan pemeriksaan Notaris dari Majelis Kehormatan Notaris. Kata Kunci : Notaris, Panggilan, Penyidik, Majelis Kehormatan Notaris THE IMPLEMENTATION OF CALLING THE NOTARY RELATED THE AUTHENTIC DEED THAT HE MADE FOR THE CRIMINAL INVESTIGATION IN RIAU REGIONAL POLICE ABSTRACT Notary is public officer who given sufficient authority to make authentic deed of all deeds, agreements, and the assignment required by legislation and/or desired by interested parties for the authentic deed, is expressed in all creation that no deed was also commissioned or excluded to other officials specified by law. In the practice of his authority to make an authentic deed, Notary there are suspected of committing acts that the indications are a criminal offence so that there are parties that reported a Notary or Notary linked in the report to the investigating Police. In the process of investigation against the report, the investigators certainly requires Notary public remarks as one of tool evidence, but investigators could not immediately do the calling against the Notary public because there is a procedure for calling the Notary as mandated in section 66 paragraph (1) Act Number 2 of 2014. That in calling the Notary, then the investigator have to ask for the consent of the Notary Honorary Council formed based on Justice and Human Rights Minister Regulation number 7 of 2016 and is the body that has the authority and obligation and judicial process. The presence of Notary Honorary Council as a form of legal protection of the office of the Notary and legal protection of the society can also help the investigators in finding whether or not there are criminal elements associated with the authentic deed and notary protocols. But of course not all of Notary examination approval request that was granted by the Notary Honorary Council, because there is a requirement that have to gain approval of the Notary Honorary Council. Keywords: Notary Public; Investigator; Notary Honorary Counci