Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Padang Periode 2014-2017

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengakapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat terkait tata tertib dan kode etik baik di DPR RI maupun di DPRD, berbagai kelompok masyarakat di Kota Padang yang kritis terhadap badan legislatif mempertanyakan fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Padang, adanya kasus tebang pilih dalam memproses Anggota DPRD yang melanggar kode etik, hanya serius pada kasus tertentu saja. Tujuan dari penelitian untuk menjelaskan penyelesaian Badan Kehormatan dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib Anggota DPRD Kota Padang kemudian menjelaskan faktor-faktor yang menghambat Badan Kehormatan dalam melaksanakan fungsinya di DPRD Kota Padang pada periode 2014-2017. Penelitian ini menggunakan teori neo-instituional Richard W.Scott, menggunakan metode deskriptif analisis, lokasi penelitian di DPRD Kota Padang, dengan menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melewati proses wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dari berbagai macam kasus pelanggaran kode etik yang ada di DPRD Kota Padang, Badan Kehormatan sudah melaksanakan fungsinya dengan maksimal terlihat dari aduan dugaan pelanggaran kode etik 5 diantaranya sudah diproses, hanya 1 kasus yang belum diselesaikan Badan Kehormatan. Adapun hambatan-hambatan yang membuat Badan Kehormatan sulit profesional dalam menegakkan kode etik di DPRD Kota Padang diantaranya tarik-menarik kepentingan didalam Badan Kehormatan, tumpulnya aturan hukum dalam menegakkan kode etik, Badan Kehormatan bukan prioritas yang utama, tidak proaktif dalam menegakkan kode etik, tidak adanya aturan khusus dalam rekrutmen Anggota Badan Kehormatan, prosedur pengaduan yang rumit, dan sikap toleransi antar sesama Anggota DPRD. Kata Kunci : Pelanggaran Kode Etik, DPRD Kota Padang, Badan Kehormatan