PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH OLEH PIHAK PERBANKAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH OLEH PIHAK PERBANKAN Tesis oleh Thomas De Sena, Pembimbing : (1) Prof, Dr. Ismansyah,SH.MH. (2) Yoserwan, S.H.,M.H.,L.L.M. ABSTRAK Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam usaha menghimpun dana tersebut, bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Salah satunya adalah dana pihak ketiga yaitu dana yang diperoleh dari masyarakat. Peristiwa demi peristiwa sering menimpa keberadaan dana pihak ketiga di dunia perbankan, salah satunya adalah kejahatan perbankan yang dilakukan oleh H. Andi Awaluddin alias Awal bin Andi Abu Bakar seorang Karyawan BRI Cabang Watampone yang di adili di pengadilan Watampone yang didakwa telah melakukan penggelapan Dana Nasabah Bank BRI dalam jabatannya sebagai mana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Berdasarkan latar belakang ini rumusan-masalah yang dapat dikemukakan adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana pihak ketiga di perbankan dan Apakah implikasi pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana pihak ketiga diperbankan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen. Kemudian diolah dengan menggunakan fasilitas komputer untuk kegiatan data entry, pengeditan selanjutnya data yang perlu ditabulasikan dilakukan tabulating. Akhirnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana pihak ketiga diperbankan tidak diatur dalam undang-undang perbankan. Namun secara teoritis setiap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi, orang yang terkait hubungan kerja dan lembaga lainnya dengan bank dan oleh orang dalam atas nama bank. Implikasi pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana pihak ketiga diperbankan, secara khusus berimplikasi mendidik dan memperbaiki penjahat atau pelakunya dan secara umum berimplikasi agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Kata Kunci: Penggelapan, Dana Nasabah, Perbanka