MEDIASI SENGKETA PENDAFTARAN TANAH KAUM MELALUI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

MEDIASI SENGKETA PENDAFTARAN TANAH KAUM MELALUI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG ABSTRAK (Heru Gunawan Putra, 1320 123 031, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 105 Halaman, 2017) Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan (BPN) melalui ”mediasi”. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS), di samping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padang dan analisa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapan atau praktek di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil : 1) Sebagai mediator, Kantor Pertanahan Kota Padang mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan ada; dan 2) Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padang sebenarnya secara tidak lansung telah dilakukan sebelumnya dengan mengandalkan kreatifitas dan seni didalam gaya kepemimpinan masing-masing pejabat dalam penyelesaian sengketa, tetapi baru pada saat sekarang ini upaya mediasi telah memiliki payung hukumnya dilengkapi pedoman serta petunjuk teknis yang memadai sehingga tidak ada keraguan lagi bagi aparat pelaksana untuk menjalankannya. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Kaum, Sengketa Tanah Ulaya