PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN DIKABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah ditegaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketentuan ini bersifat mengikat dan mengandung konsekuensi hukum bahwa suatu transaksi dengan objek berupa tanah apabila dilaksanakan di bawah tangan, te rancam batal, sebab bertentangan dengan peraturan yang mengharuskan setiap transaksi dibuat oleh dan di had apan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun dalam prakteknya sebelum adanya ketentuan diatas, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman telah banyak melakukan praktek jual beli tanah secara adat ( jual beli di bawah tangan) dan tanpa adanya akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang menjadi persoalan, apakah jual beli di bawah tangan tersebut sah dan tanah yang menjadi objek jual beli tersebut dapat didaftarkan hanya dengan alas hak berupa surat jual beli yang di buat secara di bawah tangan tersebut. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah a) Bagaimanakah proses pembuatan jual beli di bawah tangan di Kabupaten Padang Pariaman ? b) Ba gaimana proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan jual beli di bawah tangan di Kabupaten Padang Pariaman ? c) Bagaimana Kedudukan jual beli di bawah tangan dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Padang Pariaman . Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yang dipergunakan adalah yuridis empiris . Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Pembuatan jual beli di bawah tangan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu pertama yang dibuat diantara Penjual dan Pembeli saja dan yang kedua yang diketauhi oleh Kepala Desa selaku aparat pemerintahan dalam suatu Desa. 2) Proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan jual beli di bawah tangan sama hal nya dengan pendaftaran tanah pertama kali yang pers yaratan dan prosedurnya telah ditetapkan dalam Peraturan KBPN Nomor 1 tahun 2010 3) Kedudukan surat jual beli di bawah tangan dalam proses pendaftaran tanah pertama kali adalah dapat digunakan apabila menurut Kepala Kantor Pertanahan kadar kebenarannya tel ah cukup dan juga harus didukung oleh dokumen pelengkap lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KBPN Nomor 1 tahun 2010. Kata kunci : Jual Beli, Pendaftaran Tana