KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG BATAL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN (StudiPerkaraNomor 129/Pdt.G/2011.Bpp.Tanggal 23 April 2012)

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG BATAL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN (Studi Perkara Nomor 129/Pdt.G/2011.Bpp.Tanggal 23 April 2012) ABSTRAK Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan yang Batal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan merupakan salah satu permasalahan antara Debitur dan Kreditur. Berbagai sumber hukum yang mengatur masalah Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan yaitu Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 4 tentang Hak Tangggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penelitian ini menekankan pada Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan yang Batal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, yang sama sama memiliki irah-irah “Demi Kekuatan Hukum Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Sifat penelitian ini bersifat deskiptif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikkan untuk menjelaskan seperangkat data dan sumber data yaitu lapangan, kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang diperoleh yang sulit diukur dengan angka. Metode ini dilakukan terhadap data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan disusun dalam betuk laporan sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan yang Batal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan ditemukan bahwa tidak terdapatnya kekuatan hukum yang menjamin perlindungan Hukum terhadap Kreditur jika berbenturan dengan Putusan Pengadilan. Meskipun terjadinya pembatalan Hak Tanggungan dari Pengadilan, maka debitur masih memiliki kewajiban atas hutang yang diperjanjikan pada pihak perbankan, jika debitur cidera janji, maka pihak perbankan berhak untuk menjual jaminan, jika masih tak terlaksana, perbankan akan berhak melakukan eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan terhadap Kredit. Dasar terhadap Eksekusi atas jaminan milik debitur yakni perjanjian kredit, serta Sertipikat Hak Tanggungan yang di pegang oleh kreditur. Dengan terjadinya pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan melalui Putusan Pengadilan, maka debitur harus tetap melunasi hutang pada pihak perbankan ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menjelaskan hapusnya hak tanggungan adalah bahwa utang debitur telah dibayar lunas kepada debitur secara sukarela tanpa adanya sengketa atau cidera janji. Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Sertipikat Hak Tanggunga