PEMANFAATAN OBJEK WISATA LAWANG PARK OLEH CV. WISATA SUMBAR MADANI (Evita Yulianti, 1520122029, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas,116 Halaman, Padang 2017) ABSTRAK Objek Wisata Lawang Park dikelola oleh CV. Wisata Sumbar Madani merupakan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat Nagari Lawang. Disamping itu kawasan tersebut merupakan kawasan Hutan lindung di Kabupaten Agam. Semestinya dalam pengelolaan suatu usaha berupa objek wisata pengelola harus memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini, berbeda dengan pengelolaan Objek Wisata Lawang Park , yang didirikan semenjak tahun 2009 hingga saat sekarang belum memiliki izin untuk pengelolaannya. Permasalahan pada penelitian ini adalah (1...
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan s...
Penulisan Tesis ini membahas mengenai penyimpangan pelaksanaan ganti kerugian dan pertanggungjawaba...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengawasan terhadap Peraturan Nagari/Desa...
Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach...
Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menduduki komponen paling utama, maka ...
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN...
Paradigma ganti rugi cenderung bermakna bahwa pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian s...
Peralihan aset pemerintah harus dilakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan termasuk Pemeri...
Terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tid...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar tentu saja mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidu...
ABSTRAK Salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap...
Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki 17.504 pulau di Indonesia ...
Skripsi Ini Membahas Tentang Pemakzulan Pejabat Negara Yang Melakukan Perkawinan “Siri” Pada Masa Me...
Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam li...
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan s...
Penulisan Tesis ini membahas mengenai penyimpangan pelaksanaan ganti kerugian dan pertanggungjawaba...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengawasan terhadap Peraturan Nagari/Desa...
Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach...
Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menduduki komponen paling utama, maka ...
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN...
Paradigma ganti rugi cenderung bermakna bahwa pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian s...
Peralihan aset pemerintah harus dilakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan termasuk Pemeri...
Terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tid...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar tentu saja mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidu...
ABSTRAK Salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap...
Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki 17.504 pulau di Indonesia ...
Skripsi Ini Membahas Tentang Pemakzulan Pejabat Negara Yang Melakukan Perkawinan “Siri” Pada Masa Me...
Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam li...
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan s...
Penulisan Tesis ini membahas mengenai penyimpangan pelaksanaan ganti kerugian dan pertanggungjawaba...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengawasan terhadap Peraturan Nagari/Desa...