EFEKTIVITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BUKITTINGGI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

Notaris selaku pejabat umum memiliki lembaga yang mengawasi dan membinanya agar melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk lembaga Pengawas bagi Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi terhadap Notaris pada wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut sudah berjalan secara efektif mengingat Kantor sekretariat yang terletah jauh dari wilayah kerjanya. Penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pengaplikasian data di lapangan. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara pada sumber yang terkait, analisis data berupa analisis deskriptif yaitu menganalisa data dengan mengumpulkan data-data yang ditemukan di lapangan. Dari hal yang telah diterangkan diatas maka muncul permasalahan mengenai: 1) Apakah pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi sudah berjalan secara efektif?, 2) Bagaimana proses pemerikasaan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Bukittinggi jika terjadi pelanggaran jabatan Notaris oleh Notaris?, 3) Apa tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi terhadap pelanggara Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris?. Dari hasil penelitian berdasarkan ke tiga permasalahan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan kewenangan oleh Majelis Pengawas Daerah belum berjalan Secara Efektif hal ini terjadi dikarenakan faktor sarana dan prasarana penunjang untuk kinerja masih belum memadai mengingat banyaknya jumlah Notaris dan luas wilayah untuk di lakukan pengawasan, serta masih kurangnya perhatian pemerintah untuk lebih serius membenahi aturan-aturan terkait profesi Jabatan Notaris sebagai pejabat umun di Indonesia. Kata kunci: Efektivitas, Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notari