ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) (STUDI KASUS SANKSI ADMINISTRATIF PSSI OLEH KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (KEMENPORA) TAHUN 2015)

ABSTRAK Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau selanjutnya disebut PSSI adalah sebuah organisasi olahraga yang memiliki keunikan dari segi pengaturannya. Disatu sisi PSSI merupakan angggota dari Organisasi Internasional yaitu FIFA, yang mana PSSI harus tunduk dan patuh pada statuta FIFA sebagai instrumen dasar pengaturan organisasi FIFA. Dalam Statuta FIFA pada Pasal 13 dan 17 dijelaskan bahwa keanggotaan FIFA adalah asosiasi tunggal bukan negara dan setiap anggota FIFA wajib menjaga indepedensinya dari pihak ketiga manapun. Disisi lain PSSI sebagai organisasi yang berkedudukan dan berbadan hukum di indonesia harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Keunikan tersebut sering memunculkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahannya yaitu pada tahun 2015 lalu terjadi intervensi oleh KEMENPORA terhadap PSSI yang berujung pada pembekuan PSSI oleh KEMENPORA. Intervensi oleh KEMENPORA ini juga menempatkan PSSI pada posisi melanggar Statuta FIFA, yang juga berujung pada dikeluarkannya PSSI dari keanggotaan FIFA sehingga membuat klub-klub dan tim Nasional Indonesia tidak dapat ikut serta dalam kompetisi Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan PSSI sebagai organisasi olahraga menurut Hukum Nasional Indonesia ditinjau dari statuta FIFA, dan apakah sanksi administratif PSSI oleh KEMENPORA sudah sesuai menurut hukum nasional dan statuta FIFA. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Kesimpulan penulisan ini ditemukan bahwa keberadaan PSSI sebagai organisasi olahraga di indonesia diatur, dibina dikembangkan dan diawasi oleh MENPORA, dan sebagai anggota FIFA, PSSI diwajibkan menjaga independensinya dan bebas dari pihak ketiga oleh Statuta FIFA. Dalam kasus pembekuan PSSI oleh KEMENPORA hal tersebut sesuai dengan kewenangan Menpora namun merupakan pelanggaran terhadap statuta dan mengakibatkan disanksinya PSSI oleh FIFA